Diminta Bayar Utang Bulog Rp 16 T, Sri Mulyani Tunggu Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan membayar hutang beras pemerintah ke Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp 16 triliun. Namun, Sri Mulyani masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Mekanismenya kita dengan Bulog dan Bapanas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP,” kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Dia mengatakan telah meminta BPKP untuk melakukan audit secara lebih cepat. Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa langsung menerima jumlah tagihan dan melakukan pembayaran.

Kendati masih menunggu audit BPKP, Sri Mulyani yakin keuangan Bulog dan Bapanas tidak akan terganggu gara-gara hutang ini. Sebab, kata dia, kedua lembaga itu dapat meminjam dana dari perbankan terlebih dahulu.

“Seharusnya tidak ada masalah karena Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan anggaran untuk mengimpor beras dan melakukan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang akan kita bayar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintah Menteri Keuangan segera melunasi utang kepada Perum Bulog. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal mengenai penyaluran bantuan pangan, di Istana Kepresidenan, hari ini, Senin (6/11/2023).

“Tadi arahan Presiden, Menkeu diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun,” kata Airlangga kepada wartawan.

Rapat tersebut, kata dia, membahas penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg. Di mana, per 2 November 2023, penyaluran bantuan pangan kuota bulan September mencapai 94,95% dan Oktober sekitar 94,89%, November sekitar 18,45%. “Dan, kita masih ada bulan Desember,” terang Airlangga.

(wur/wur)