Mengemuka Temuan BPK Borosnya Rapid Test Miliaran Rupiah di Jakarta

5 bulan lalu 42
Mengemuka Temuan BPK Borosnya Rapid Test Miliaran Rupiah di Jakarta (Ist/detik.com)

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyoroti adanya pemborosan dalam pengadaan rapid test pada 2020 oleh Dinas Kesehatan. Pemborosan dana itu mencapai Rp 1,190 miliar.

Hal itu tertulis dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Disebutkan dalam penanganan COVID-19 di 2020, Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran.

Salah satu yang mengalami refocusing anggaran adalah Belanja Tak Terduga (BTT). Semula anggaran penanganan COVID di Jakarta dianggarkan senilai Rp 188 miliar. Namun kemudian dilakukan perubahan dengan disahkannya anggaran dari BTT untuk COVID sebesar Rp 5,521 triliun.

Melalui Dana BTT itu Dinas Kesehatan DKI melakukan pengadaan rapid test. Dinkes melakukan dua penawaran ke dua perusahaan berbeda dengan merek yang sama serta dengan waktu yang berdekatan. Namun, dari dua merek itu, diketahui memiliki harga yang berbeda.

Seperti dilihat, Kamis (5/8/2021), pengadaan rapid test COVID oleh Dinkes DKI yang pertama dilaksanakan oleh PT NPN dengan nilai kontrak Rp 9,875 miliar dengan jenis kontrak harga satuan. Waktu pelaksanaan kontrak dijabarkan mulai 19 Mei sampai 8 Juni.

Pengerjaan dinyatakan selesai pada 12 Juni dengan jumlah pengadaan oleh Dinkes DKI sebanyak 50 ribu piece dengan harga per unit barang Rp 197 ribu (tidak termasuk PPN).

Setelahnya, Dinkes kembali melakukan pengadaan rapid test dengan jumlah 40 ribu piece melalui PT TKM dengan harga per uni Rp 227 ribu (tidak termasuk PPN). Surat penawaran kontrak itu tertanggal 29 Mei yang dimulai 2 Juni sampai 5 Juni. Sehingga total harga Rp 9.090 miliar.

BPK kemudian melakukan pemeriksaan soal pendanaan itu. BPK memeriksa PT NPN dan disebutkan kalau PT NPN tidak mengetahui soal adanya pengadaan rapid test serupa di luar perusahaannya sebanyak 40 ribu piece.

Baca Selengkapnya