Omnibus Law Ditolak, Ketahui Ini Poin-poin Penting RUU Cipta Kerja Tersebut

Omnibus Law Ditolak, Ketahui Ini Poin-poin Penting RUU Cipta Kerja Tersebut

Penolakan demi penolakan telah dilakukan oleh buruh melalui aksi demo sejak tahun-tahun sebelumnya mengenai akan disahkannya Undang-undang Omnibus Law, demikian juga warganet yang ikut aktif dalam menyuarakan melalui media sosial.

Namun demikian DPR RI tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja, kemarin Senin, 5 Oktober 2020 di Gedung DPR/MPR yang didukung oleh sejumlah fraksi kecuali PKS dan Demokrat.

Pemerintah sendiri mengusulkan ada 4 perubahan Omnibus Law yaitu RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Ibu Kota Baru, dan Omnibus Law Kefarmasian.

Dalam substansinya, aturan ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam investasi seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, hingga perpajakan.

Selain itu yang juga menjadi sorotan adalah soal pesangon, penghapusan upah minimum sektoral, hingga peran organisasi masyarakat pada sertifikat produk halal.

Berikut poin-poin dari Omnibus Law RUU Ciptaker yang berjumlah 1.000 Halaman dikutip dari katadata.co.id

Perizinan Usaha

  1. Aturan ini mengubah proses perizinan usaha dari berbasis izin ke basis risiko.
  2. Menghapus izin lokasi dengan kesesuaian tata ruang
  3. Integrasi persetujuan lingkungan dalam izin berusaha
  4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ada untuk kegiatan usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Investasi

  1. Mengatur terkait kemudahan berusaha, insentif, dan perlindungan hukum bagi UMKM.
  2. Pemerintah memprioritaskan produk dan jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa.

Riset

  1. Penugasan BUMN untuk riset dan inovasi.
  2. Pembentukan lembaga riset dan inovasi di daerah.

Kemudahan Berusaha

  1. Visa kunjungan untuk kunjungan pra-investasi. Jaminan untuk visa bisa berupa deposit.
  2. Perluasan cakupan izin tinggal tetap yang dapat diberikan untuk pembelian rumah kedua.
  3. Penghapusan ketentuan modal awal perseroan terbatas (PT).
  4. Penghapusan izin gangguan.
  5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbentuk badan hukum.

Perpajakan

  1. Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh dividen) dalam negeri (badan usaha dan orang pribadi) yang diinvestasikan di dalam negeri.
  2. Penghapusan PPh dividen luar negeri yang diinvestasikan di dalam negeri.
  3. Pengaturan kriteria Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  4. Pemberian bunga untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  5. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan ketika wajib pajak telah melunasi utang pajak.
  6. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan fiskal nasional berikut tarifnya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kawasan Ekonomi Khusus

  1. Perluasan kegiatan KEK untuk sector pendidikan dan Kesehatan.
  2. Pembentukan Bank Tanah untuk reforma agraria, minimal 30% dari tanah yang dikelola.

Daerah

  1. Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi daerah/sukuk untuk membiayai infrastruktur atau kegiatan pelayanan publik.
  2. Pemda yang tak mau menyesuaikan Perda dapat dikenakan sanksi administratif.

Related Posts