UU Ciptaker Bisa Langsung Diperbaiki, Baleg DPR: Tak Perlu Lewat Prolegnas

1 minggu lalu 3
UU Ciptaker Bisa Langsung Diperbaiki, Baleg DPR: Tak Perlu Lewat Prolegnas (Ist/detik.com)

Jakarta -

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR RI memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker) dalam jangka waktu dua tahun. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunggu keputusan fraksi-fraksi di DPR RI terkait keputusan memperbaiki UU Ciptaker.

"Kami belum menerima hasil putusan MK tersebut, sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan secara resmi. Namun sebagai sebuah putusan lembaga negara tentu kami menghargainya. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Tentu nantinya kami akan mempelajari materi putusannya," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Perlu publik ketahui bahwa Baleg merupakan alat kelengkapan dewan atau AKD yang membahas UU Ciptaker bersama pemerintah. Putusan fraksi-fraksi di DPR, kata Awiek, untuk menentukan langkah selanjutnya di Baleg.

"Selanjutnya Baleg menunggu keputusan pimpinan dan fraksi-fraksi terkait langkah selanjutnya. Apakah nanti ditugasi memperbaiki sebagai tindaklanjut putusan MK atau seperti apa," ujarnya.

Menurut Awiek, putusan MK terkait UU Ciptaker ini cukup menarik. Sebab akan berdampak perbaikan UU Ciptaker tanpa perlu masuk program legislasi (prolegnas).

"Tentu putusan MK ini menarik, karena tergolong konstitusional bersyarat selama dua tahun. Sebagai dampak putusan MK, maka perbaikan UU Cipta Kerja ini masuk kumulatif terbuka, tidak perlu melalui prolegnas lagi," imbuhnya.

Pemerintah Segera Perbaiki UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Ciptaker. Merespons putusan MK tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja.

"Setelah mengikuti sidang MK, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud," kata Airlangga, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Perekonomian RI, Kamis (25/11).

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Lihat Sumber